Catatan Penting Setahun Masa Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

DREAMERS.ID - Tak terasa masa pemerintahan Jokowi – Ma’ruf sudah berjalan selama satu tahun. Di tahun pertama ini, pasangan Presiden dan Wakil Presiden tersebut langsung dihadapkan dengan masalah yang berat yaitu pandemi Covid-19.

Imbasnya pun ke sektor ekonomi yang membuat Indonesia terancam mengalami resesi. Berbagai tanggapan, kritikan, dan dukungan terus mengalir bagi Jokowi dan Ma'ruf, dibarengi dengan penagihan janji kampanye, serta kinerja keduanya selama setahun belakangan.

Dikutip dari detik.com, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Survei Litbang Kompas kepada 529 Responden di 80 kota/ kabupaten. Sebanyak 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf, dan 52,5 persen tidak puas.

Survei Litbang Kompas juga menyurvei tingkat kepuasan di sektor ekonomi, dengan hasil 42,6 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf, dan 55,9 persen tidak puas.

Pengamat ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara mencatat ada sejumlah masalah disektor ekonomi dalam satu tahun masa pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Melansir Kompas, berikut catatan penting selama satu tahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

1. Krisis di masa pandemi

Tantangan pertama yang dihadapi dalam masa pemerintahan Jokowi–Ma’ruf adalah pandemi Covid-19. Dengan angka penularan dan kematian yang tinggi, sehingga mobilitas perekonomian di Indonesia terhambat.

"Indonesia termasuk ke dalam 18 negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia versi Worldometers. Tingginya kasus positif Covid-19 membuat mobilitas masyarakat rendah," kata Bhima dalam keterangan tertulis, mengutip Kompas.

Baca juga: Agak Di Luar Nurul, Jokowi Ungkap Kaesang Telah Minta Restu Masuk PSI?

Berdasarkan data International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia, Indonesia berada di posisi ke-7 negara dalam Utang Luar Negeri (ULN). Terhitung total hutang pemerintah Indonesia sebesar 402 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5,930 triliun per Agustus 2020.

3. Inflasi rendah

Bhima menuturkan bahwa adanya penurunan level inflasi di Indonesia. "Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti (core inflation) hanya 1,86 persen per September 2020," kata Bhima.

Inflasi yang rendah berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen, dan tidak sedikit produsen yang menawarkan harga diskon agar stok tahun sebelumnya bisa habis terjual.

Lantas bagaimana kelanjutan ekonomi Indonesia di tengah pandemi?

Bhima mengatakan, angka kemiskinan di Indonesia meningkat lebih dari 12–15 persen. Bank dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi Covid-19. Serta diprediksi ketimpangan sosial antara si kaya dan miskin akan semakin melebar.

(rnd)