Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda
Portal Berita - Radio Streaming - Komunitas Anak Muda
line official dreamers
facebook dreamers
twitter dreamer
instagram dreamers
youtube dreamers
google plus dreamers
Dreamland
>
Berita
>
Article

Keputusan Sidang: Dalil Kecurangan dari Prabowo-Sandi yang Dipatahkan Mahkamah Konstitusi

27 Juni 2019 17:10 | 3237 hits

DREAMERS.ID - Mahkamah Konstitusi telah memaparkan keputusannya terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 dari kubu nomor urut 02, Prabowo-Sandi. Gugatan tersebut tentang adanya pelanggaran Pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams di Gedung MK pada Kamis (27/6) menyampaikan dalam sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 jika TSM tidak terbukti dan tidak relevan.

"Tidak ada relevansi MK untuk mempertimbangkan lebih jauh. TSM tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum," ujar Wahiduddin.

Salah satu dalil permohonan Prabowo-Sandi yang tidak terbukti menunjukkan pelanggaran TSM adalah tentang dugaan adanya ketidaknetralitasan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah. MK berpendapat pemohon, dalam hal ini kubu 02 tidak bisa mebuktikan dalil ketidaknetralitasan itu.

Baca juga: Dikotori Oleh Kekerasan, Berbagai Gaya Media Asing Beritakan Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2019

MK juga menilai dalil permohonan Prabowo-Sandi tentang kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan PDI-P adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan hal biasa sehingga tak bisa dikatakan pelanggaran ketidaknetralitasan aparat.

"Dalil kedekatan BG dengan PDI-P merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak ada relevansi dengan Pemilu. Hadirnya BG di acara ulang tahun PDI-P juga dihadiri oleh pejabat lainnya dan terbuka diliput media lain," ungkap Aswanto.

"Mahkamah berpendapat berdasarkan fakta-fakta dalil pemohon yang tidak dilaporkan atau membuat pengaduan ke Bawaslu. Bawaslu juga menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan," tutur Aswanto.

Melansir Media Indonesia, berdasarkan hal tersebut maka MK menilai tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian MK berpendapat permohonan pemohon yang dikelompokkan sebagai pelanggaran TSM tidak beralasan oleh hukum.

(rei)

Komentar
RECENT ARTICLE
Advertise with Us
sales & marketing : sales@dreamers.id
enquiries : info@dreamers.id
Get Our Application for Free
MOST POPULAR
BACK TO DREAMLAND | TOP | View Desktop Version
CONTACT US
Dreamers.id
dreamersradio