DREAMERS.ID - Program yang dikemukakan Sandiaga Uno sejak kampanye untuk menggaet pemilih muda adalah gelaran Taaruf Massal dan Kartu Jakarta Jomblo (KJJ). Program ini memang ditujukan bagi warga ibu kota yang lajang dan tengah mencari pasangan.
Soal prosesnya, Sandiaga pernah menjelaskan jika rencana program itu bisa dilakukan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dinilai olehnya masih minim kegiatan di sana. Sayangnya, program ini dikritik dan dianggap berbahaya untuk demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mengatakan jika 2 program tersebut justru mengingkari janji kampanye Anies-Sandi. Menurutnya, taaruf massal di ruang publik justru mengikis arti kebebasan. Terlebih, taaruf massal cenderung hanya dilakukan oleh pengikut agama tertentu.
Baca juga: Momen Siwon Jadi Pembicara di Rangkaian KTT ASEAN Hingga Ketemu Wapres dan Mas Menteri
"Bukan berarti taarufnya salah, tetapi (kesalahan karena) mendorong supaya RPTRA sebagai pusat untuk menaruh nilai-nilai tersebut, kemudian program ini masih sangat absurd," tutur Rafif kepada CNNIndonesia yang juga mengingatkan janji Anies-Sandi adalah pemimpin untuk semua golongan.Program KJJ pun dinilai tak akan membawa dampak banyak untuk kehidupan ibu kota. Anies-Sandi diminta lebih mementingkan rencana pelaksanaan program andalannya seperti rumah DP 0 Rupiah.
"Sandi harusnya fokus pada (upaya) menaikkan kelas sosial masyarakat di kampung, melakukan penataan yang lebih baik, memperjelas programnya yang DP nol persen, dibanding memikirkan program yang untuk meningkatkan popularitasnya di depan pendukungnya," lanjut Rafif.
Program taaruf massal ini pun langsung ditanggapi langsung oleh Wakil Gubernur Djarot yang meminta pesaingnya pada Pilkada DKI itu itu belajar lagi mengenai fungsi RPTRA. "Haduh, jadi suruh belajar dulu lah fungsinya RPTRA itu apa," kata Djarot, Selasa (2/5). "Makanya suruh ke RPTRA, suruh koordinasi sama pengelola RPTRA ya."
(rei)
Share 
