DREAMERS.ID - Seperti diberitakan beberapa waktu lalu bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Diketahui bahwa surat dan lampiran pemindahan telah diserahkan kepada DPR.
Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang hadir dalam rapat pembahasan pemindahan ibu kota di Kantor Bappenas, menegaskan bahwa harus ada hukum bagi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota.
"Harus dipastikan bahwa untuk peran perekonomian di Jakarta terfasilitasi di peraturannya yang baru. Karena Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian," ujar Anies, melansir Detik.
Baca juga: Super Junior Tutup Tur Konser SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime di Jakarta dengan Panggung Spektakuler
Sebelumnya ia mengatakan bahwa dirinya tidak memberikan usulan apapun selain dukungan dan apresiasi kepada pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memantau bahwa program pemindahan ibu kota berjalan sesuai jadwal."Tidak ada usulan khusus. Kami mengapresiasi saja bahwa Bapak Presiden, pemerintah pusat itu terus akan melaksanakan rencana pembangunan yang sudah disepakati untuk di Jakarta," tambah Anies.
Sejalan dengan Anies, Suharso Monoarfa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan payung hukum bagi DKI Jakarta. Pembahasan payung hukum ini akan bersamaan dengan pembuatan payung hukum ibu kota baru.
"Ada peraturan perundangan yang melekat, yang sekarang tersedia dan tertitip di beberapa UU. Itu yang akan kami tarik menjadi undang-undang tersendiri yang disebut sebagai proses Omnibus Law. Bersamaan dengan itu, akan ada perubahan (payung hukum) di DKI," kata Suharso.
(mnc)
Share 
