Muncul Petisi Pidana, Ini Sederet 'Kontroversi' Kebijakan Plt Gubernur Sumarsono
DREAMERS.ID - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memang jadi pembicaraan sejak menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena mengikuti bursa Pilgub 2017. Plt yang biasa dipanggil Soni ini kerap memberikan kebijakan yang dianggap ‘bertentangan’ dengan kebijakan sebelumnya.
Hingga akhirnya muncul sebuah petisi di change.org yang menuntut Presiden Jokowi menegur keras Plt Sumarsono dan diminta berhenti mengambil keputusan di luar wewenangnya. Petisi berjudul "Usut dan Pidanakan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono atas Penyalahgunaan Wewenang" itu dibuat Indra Krishnamurti.
Menurut Indra, keputusan yang dipermasalahkan tersebut adalah merombak SPD DKI Jakarta, serta memutuskan dana hibah untuk Bamus Betawi sejumlah Rp 2.5 miliar dari APBD-P DKI 2016 dan Rp 5 miliar dari APBD DKI 2017.
Padahal, Ahok sempat mengancam keras Bamus Betawi karena dianggap melakukan tindakan politis jelang Pilkada 2017. Keputusan lain adalah menghentikan sementara 14 proyek lelang dini dengan alasan menjaga psikologis politik DPRD DKI serta mengubah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DKI Jakarta.
Baca juga: Cuti Kampanye Putran Kedua, Ini Tugas yang Dititipkan Ahok ke Plt Gubernur Sumarsono
Ada sebagian kebijakan lain yang sempat menuai respon dan cibiran masyaraat. Antara lain melantik kembali pejabat Pemrov DKI yang sudah ‘distafkan’ oleh Ahok serta melakukan rapat di atas kereta wisata mewah Jakarta-Yogyakarta. Namun hal-hal tersebut dibantah oleh Soni."Di mana pun enggak ada yang permasalahkan, yang permasalahkan itu orang yang enggak mengerti. Kalau APBD enggak diselesaikan Plt, ya nunggu bulan Juni siapa yang mau teken?" ujar Sumarsono.
"Kalau tidak menata organisasi, malah justru melanggar pemerintah pusat. Jadi dibalik, saya melaksanakan tugas itu," ungkap Sumarsono.
(rei)
Share 
