Rapat Pemrov di Kereta Wisata Mewah, Ahok-Anies Kompak 'Serang' Plt Gubernur Sumarsono

15 Januari 2017 11:50 | 2914 hits

Image source: Merdeka

DREAMERS.ID - Ada 'terobosan' baru yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Pria yang biasa dipanggil Sony ini melakukan rapat di atas kereta wisata rute Jakarta-Yogyakarta. Tak tanggung-tanggung, rapat ini membawa seluruh kepala Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Sontak tak sedikit yang mencibir jika rapat ini tidak efektif dan mubazir. Faktor tidak produktif pun juga jadi alasan yang mempertanyakan apa manfaatnya melakukan rapat di atas kereta wisata, plus melakukan perjalanan ke Yogyakarta.

Hal ini pun dikritisi oleh Calon Gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan. Pasangan Sandiaga Uno ini menilai suasana gerbong kereta dinilai tak tepat untuk bekerja. Sekaligus, Anies mengatakan tak akan melakukan hal seperti itu jika terpilih menjadi Gubernur.

Sumarsono (jaket putih) saat rapat di kereta wisata (Merdeka)

"Kalau saya lebih cenderung memilih menyelenggarakan rapat di tempat yang memungkinkan untuk kita lebih produktif. Kalau di kereta suasananya kurang pas untuk bekerja. Tetapi kalau Plt Gubernur bisa melakukannya, ya baik-baik saja," ujar Anies mengutip Merdeka.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Gubernur non aktif yang juga sedang ikut dalam bursa Pilgub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang turut menggelengkan kepala. Menurutnya, jika bisa dilakukan di kantor mengapa harus menganggarkan biaya di kereta dan berwisata pula.

"Kalau saya enggak bisa rapat di kereta. Bisa rapat di Balai Kota, ngapain rapat di kereta," katanya. "Kamu kira selama ini Pergub yang berhasil dihasilkan dari mana? Di ruang rapim (rapat pimpinan) kok,"

Namun Plt Sumarsono mengatakan jika rapat tersebut membahas 12 isu krusial yang ada di Ibu Kota. Isu tersebut dibagi menjadi empat bidang asisten. Masing-masing asisten memaparkan tiga isu, sehingga jumlah seluruh isu yang dibahas sebanyak 12 isu.

"Kemudian juga meminta kementerian dalam negeri untuk memfasilitasi revisi UU 29 tahun 2007 yang paling penting yaitu tentang kekhususan daerah khusus ibukota Jakarta. Kalau sudah sepakat kita lakukan CSL, CSL untuk mendrafkan proses revisi tersebut," ujar Sumarsono.

(rei)