DREAMERS.ID - Kasus beredar dan pemakaian vaksin palsu oleh sejumlah rumah sakit di beberapa daerah memicu kemarahan warga yang anaknya sempat menerima pelayanan vaksin. Kasus ini makin terungkap setelah ditangkapnya sepasang suami-istri.
Sebanyak 14 rumah sakit diduga terlibat kasus vaksin palsu yang tentu merugikan masyarakat ini. Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi minggu lalu memberikan himbauan yang cukup mengejutkan.
Melansir CNN, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi mengumumkan nama rumah sakit yang terbukti menggunakan vaksin palsu. Tito beralasan hal itu bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan dari masyarakat terhadap pihak rumah sakit.
Dalam beberapa hari terakhir, memang banyak warga yang mendatangi rumah sakit yang masuk dalam daftar pengguna vaksin palsu, tempat anaknya mendapat vaksin, melakukan tindak kekerasan terhadap petugas keamanan karena tidak mendapat respon dari pihak rumah sakit.
Baca juga: Mulai Baju Dikeluarin Sampai Polisi Buncit Jadi Bahasan Rapat Kapolri-DPR Komisi III
Namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan jika pernyatan Kapolri tersebut bisa memancing kemarahan masyarakat yang lebih besar. Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, masyarakat berhak tahu identitas dokter, rumah sakit serta fasilitas kesehatan yang membeli, menggunakan dan terlibat dalam kasus vaksin palsu."Jika tidak diumumkan, bagaimana mereka mengetahui ada keluarga mereka yang menjadi korban vaksin palsu?" kata Tulus.
Mengenai kekhawatiran kericuhan di Rumah Sakit Mutiara Bunda dan Rumah Sakit Elisabeth, Tulus menyarankan agar pihak Kementerian Kesehatan dan Kepolisian serta rumah sakit bekerjasama dalam mengatur pengamanan.
Sementara itu, pihak kepolisian mengatakan jika kasus vaksin palsu ini diperkirakan memakan waktu yang lama karena banyak pihak yang diduga terlibat dan telah menyebar secara luas sehingga sulit terdeteksi.
(rei)
Share 
