DREAMERS.ID - Kasus Panama Papers makin mengungkap nama-nama pejabat dunia yang menghindari pajak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dan di tengah kisruhnya kasus Sumber Waras antara Gubernur DKI Jakarta, Ahok dan Badan Pemeriksa Keuangan, nama ketua BPK masuk dalam daftar Panama Papers.
Panama Papers adalah sebuah daftar yang berisi nama-nama pejabat penting dunia yang memiliki perusahaan di luar negeri dengan tujuan untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak di negara yang tidak jelas alur pajaknya.
Nama Ketua BPK Harry Azhar Azis yang ada dalam daftar tersebut dianggap menyalahi kode etik pejabat publik dan diminta mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Anggota Komisi Keuangan DPR RI Eva Kusuma Sundari, Harry Azhar harusnya menanam modal di dalam negeri, bukan malah mendirikan perusahaan di luar negeri yang ‘abu-abu’ alur pajaknya.
Baca juga: Wacana Premium Dihapus Namun Sulit Karena Mafia Migas, Ahok Setuju!
“Jelas pelanggaran etik. Kalau Pak Harry memelopori (mengundurkan diri), maka akan jadi preseden baik. Kami butuh role model yang bertanggung jawab,” kata Eva melansir Tempo.Sangat disayangkan karena Harry Azhar tidak mencantumkan perusahaan yang diduga miliknya yang berada di luar negeri itu dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selain Harry Azhar, terdapat beberapa nama lain seperti calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan bos grup Lippo, James Riady.
Sementara itu, Harry Azhar sedang beradu kebenaran dengan Gubernur Ahok terkait masalah pembelian tanah RS Sumber Waras. Ahok menuding BPK menyembunyikan kebenaran setelah diperiksa KPK 12 jam Selasa (12/4) kemarin. Harry Azhar pun sebelumnya membalas dengan menantang Ahok untuk mengadukan masalah tersebut ke pengadilan.
(rei)
Share 
