Tegas Bela Kedaulatan RI di Sidang PBB, Sosok Diplomat Muda Nara Rakhmatia Curi Perhatian Dunia

DREAMERS.ID - Sosok Nara Masista Rakhmatia menjadi sorotan dunia saat ia dengan tegas dan berani menjawab tudingan dari negara-negara Kepulauan Pasifik soal kedaulatan Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nara sendiri merupakan seorang diplomat muda yang menjabat sebagai Sekretaris Kedua Bidang Ekonomi, Misi Tetap Indonesia untuk PBB.

Dalam sidang yang berlangsung Rabu (28/9) kemarin, Nara mengecam segala tudingan dari negara-negara di Kepulauan Pasifik yang mengkritik catatan HAM di Papua dan Papua Barat. Delegasi dari dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang didukung oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga mengkritik kepala pemerintahan terkait pelanggaran HAM tersebut

"Kekerasan HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi koin. Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat menekankan kuat dan melekatnya antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi," ujar Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare melansir Viva.

Menanggapi tudingan tersebut, Nara langsung membantah tegas dengan mengatakan, "Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata," ujar Nara.

"Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka, dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri," lanjut wanita 34 tahun tersebut, dikutip dari Australia Plus.

Sebagai diplomat muda di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Nara langsung menjadi sorotan dunia, ia mampu menunjukkan kualitasnya sebagai 'juru bicara' perwakilan Indonesia karena itulah pemerintah harus memberikan kepercayaan lebih kepada para diplomat muda.

Baca juga: 7 Kutipan BTS Paling Menginspirasi Saat Pidato di Markas Besar PBB

Seperti diketahui, Papua Barat merupakan kawasan bekas koloni Belanda dan telah berada di bawah pemerintahan Indonesia sejak 1969 lewat sebuah referendum kontroversial yang diawasi oleh PBB. Pendukung kemerdekaan yang dikenal sebagai Pepera mengatakan pemungutan suara itu tidak sah dan referendum kedua soal kemerdekaan wilayah perlu diadakan.

Ketegangan atas pemerintahan Indonesia di kawasan itu telah memicu konflik separatis panjang di wilayah yang kaya sumber daya, dan kekuasaan Indonesia atas provinsi ini juga telah menimbulkan berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia telah berulang kali membantah klaim adanya pelanggaran HAM. Namun beberapa pihak terus mencoba mengangkat isu tersebut ke isu internasional.

(dits/detik/viva)