Pemerintah Sudah Habiskan Rp 158 T untuk Lawan Corona, Sandiaga Uno Beri Saran Siapkan Rp 200 T

DREAMERS.ID - Berbagai cara ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi corona di tanah air. Sejak diumumkan penemuan kasus pertama, pemerintah rupanya sudah menggelontorkan dana mencapai Rp 158,2 T kata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dilansir dari detik, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. mengatakan dana tersebut berasal dari stimulus I dan II, serta pelebaran defisit anggaran menjadi 2,5% atau meningkat 0,8% dari yang sebelumnya di APBN 2020.

Dana yang sebesar Rp 158,2 triliun, kata Susi berasal dari stimulus I sebesar Rp 10,3 triliun. Insentif ini diumumkan pemerintah pada 25 Februari 2020, ada sekitar delapan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menghentikan dampak virus corona.

Yaitu tambahan manfaat kartu sembako, diskon liburan, insentif maskapai dan agen perjalanan, insentif bebas pajak hotel dan restoran, serta kompensasinya ke pemerintah daerah (Pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selanjutnya berasal dari stimulus II yang diumumkan pada 13 Maret 2020. Pemerintah memberikan keringanan pajak dan kebijakan kelancaran ekspor dan impor khususnya bagi produk-produk yang terdampak COVID-19. Anggaran yang disediakan mencapai Rp 22,9 triliun.

Baca juga: Ada Puluhan Artis Korea Dinyatakan Positif COVID-19 Sepanjang 2021

Tahap pertama sebesar Rp 50 triliun diberikan secara langsung ataupun yang dikenal bantuan langsung tunai (BLT) transfer kepada masyarakat yang ada di golongan rentan. Mengenai datanya, yakni menggunakan basis data terpadu yang dimiliki pemerintah, terutama daerah.

Tahap kedua arahkan kepada masyarakat yang terdampak pada pengurangan kegiatan, terutama sektor informal misalnya pekerja harian, UMKM. Sebesar Rp 50 triliun paket ekonomi yang bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya memastikan mereka beroperasi dalam paket likuiditas sehingga tidak perlu PHK.

Sandi menyarankan agar pemerintah mengalokasikan dana sebesar 25% tersebut digunakan sebagai bantuan kepada masyarakat yang kehilangan kerja atau belum dapat kerja, dan bisa diselaraskan ke kartu prakerja agar bisa dieksekusi cepat.

"Terakhir bantuan sektor keuangan yang juga diperlukan karena banyak perbankan, perusahaan alami kesulitan karena masyarakat hadapi COVID-19 kesulitan bayar cicilan, termasuk tagihan listrik dan telpon," paparnya.

(mth)