DREAMERS.ID - Ukraina memberlakukan hukum darurat perang selama 30 hari yang mengatur sejumlah aspek penting dalam ketahanan negaranya, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Salah satunya adalah mengatur peningkatan keamanan serta pengerahan massa untuk bekerja di fasilitas pertahanan.
Hukum darurat perang ini juga mengatur pengetatan aturan telekomunikasi dan media massa, larangan penggelaran unjuk rasa dan larangan mengadakan pemilu atau referendum. Hukum ini diberlakukan menyusul penangkapan tiga kapal militer Rusia pada Minggu 25 November kemarin.
Karena itu pula lah beberapa anggota parlemen khawatir jika Presiden Petro Proshenko akan menunda pemilihan presiden pada 31 Maret 2019, namun presiden berikrar dirinya tidak akan menunda pemilu.
Baca juga: Ternyata Satu Telepon Dari Xi Jinping Bisa Akhiri Perang Rusia-Ukraina?
Poroshenko mengatakan hukum darurat perang ini perlu diberlakukan karena dirinya perlu kewenangan penuh jika Rusia melancarkan invasi besar-besaran.Insiden bermula ketika dua kapal artileri Ukraina, Berdyansk dan Nikopol, serta kapal tunda Yana Kapa tengah berlayar dari Pelabuhan Odessa di Laut Hitam ke Mariupol di Laut Azov. Ukraina mengklaim pihak Rusia mencoba menghadang tiga kapal itu dan menabrak kapal tunda.
Ketiga kapal itu melanjutkan pelayaran ke arah Selat Kerch, namun dihadang kapal tanker. Tiga sampai enam awak kapal dilaporkan mengalami luka-luka. Ukraina menyebut Rusia telah melakukan ‘aksi agresi’. Sedangkan Moskow mengatakan ketiga kapal tersebut telah memasuki perairan Rusia secara ilegal.
Bentrokan itu merupakan pertama kalinya Rusia dan Ukraina terlibat dalam konflik terbuka dalam beberapa tahun terakhir, walau pasukan Ukraina telah memerangi kelompok separatis sokongan Rusia dan "relawan" Rusia di bagian timur sejak 2014.
(rei)
Share 
