Image source: Liputan6
Upaya mendata seluruh masyarakat Indonesia secara sistematis dan rapi dalam sistem digital telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu melalui program KTP Elektronik atau E-KTP. Namun pada praktiknya, masih banyak warga yang tidak mengerti dan belum memilikinya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meminta agar seluruh masyarakat merekam data kependudukannya dalam bentuk digital atau E-KTP.
Kerugian lain yang didapatkan juga publik tidak mendapatkan layanan perbankan, kepolisian, izin mendirikan bangunan. Terlebih, karena data penduduk ini harus tunggal dan tidak boleh ganda. Jika sudah terlanjur dinonaktifkan pada akhir September nanti, masyarakat sudah tidak bisa mengurus E-KTP di kecamatan atau kelurahan lagi, melainkan harus mengurusnya ke Dinas Dukcapil setempat.
(nnd)
Share 
