
DREAMERS.ID - Song Mino WINNER secara resmi mengakui semua tuduhan terkait pelanggaran Undang-Undang Dinas Militer dalam persidangan perdana yang digelar di Pengadilan Distrik Seoul Barat pada Selasa (21/4).
Mino hadir bersama terdakwa lainnya, berinisial 'A', yang merupakan manajer penanggung jawab tempat ia bertugas selama menjalani wajib militer sebagai pelayan publik.
Berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Song Mino dituduh tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama total 102 hari saat bertugas di sebuah fasilitas di Distrik Mapo, Seoul, antara Maret 2023 hingga Desember 2024.
Jaksa merincikan bahwa dari total sekitar 430 hari kerja efektif selama masa dinas, Mino mangkir selama kurang lebih seperempat masa tugasnya. Puncak pelanggaran terjadi pada Juli 2024 ketika ia tercatat hanya masuk kerja selama 4 hari dari total 23 hari kerja yang seharusnya, sementara 19 hari sisanya ditinggalkan tanpa izin dengan alasan kelelahan atau bangun kesiangan.
Selain Mino, manajer 'A' juga didakwa karena diduga membantunya dalam menutupi ketidakhadiran Mino. Jaksa memaparkan bukti bahwa 'A' membiarkan Mino tidak masuk kerja dan memalsukan dokumen kehadiran seolah-olah Mino hadir secara normal.
Bahkan, terdapat bukti komunikasi di mana 'A' memberi tahu Mino untuk tidak perlu datang saat ia sedang mengikuti pelatihan luar, dan kemudian memalsukan log harian dinas.
Namun, dalam persidangan ini, pihak 'A' membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah bersekongkol dengan Song Mino.
Di depan majelis hakim, Song Mino menyatakan, "Saya mengakui semua fakta yang didakwakan oleh jaksa."
Sikap ini berbanding terbalik dengan pernyataan awalnya saat penyelidikan polisi pada Januari 2025 lalu. Kala itu, ia sempat bersikeras bahwa dirinya telah bertugas sesuai peraturan. Namun, setelah melalui tiga kali pemeriksaan intensif, ia akhirnya mengakui kelalaian tugas dan pengabaian tempat tugas tersebut.
Sebagai informasi, Song Mino mulai menjalani wajib militer sebagai pelayan publik (Level 4) pada Maret 2023 karena riwayat kesehatan terkait gangguan panik dan gangguan bipolar. Ia sempat dinyatakan bebas tugas pada 23 Desember 2024 sebelum akhirnya kasus ini mencuat ke publik dan berlanjut ke ranah hukum.
(fzh)
