DREAMERS.ID - Lini ekonomi kreatif mulai digadang secara menjanjikan beberapa tahun belakangan, terlebih, Indonesia diklaim memiliki potensi besar di bidang ini. Hal itu terbukti dengan adanya rencana membangun pusat ekonomi kreatif.
Tak tanggung-tanggung, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan membangun pusat tersebut sejenis Silicon Valley di Amerika Serikat dengan nama Bekraf Creative District pada tahun 2020 mendatang. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bekraf Triawan Munaf yang mengatakan jika lokasi tersebut tak akan jauh dari Jakaarta.
"Itu cita-cita presiden, punya kota kreatif yang terpadu untuk menarik pelaku ekonomi kreatif dari Jakarta dan kota-kota lain ke sana. Saya belum bisa bilang kotanya, nanti dijadikan tanah spekulan," ucap Triawan.
Masyarakat pun disebut bisa menempuh wilayah kreatif tersebut kurang lebih satu jam dari Jakarta. Bekraf pun akan bekerja sama dengan BUMN dalam membangun pusat ekonomi kreatif, melansir CNN Indonesia.
"Lahannya sudah siap, insyaallah ada 5 ribu hektare (ha) yang terpisah-pisah," tutur Triawan.
Baca juga: Jakarta Sudah Bukan Ibu Kota dan Alami Kekosongan Hukum Terkait Status Ibu Kota?
Ia membagi lahan itu untuk enam sektor, seperti fahsion, kriya, film, musik, dan gim (games). Triawan belum bisa memastikan berapa luas lahan yang akan diberikan untuk masing-masing sektor karena pengkajiannya dianggap belum rampung 100 persen."Jadi di wilayah yang sama nanti ada yang dapat 1.000 ha lalu 600 ha," jelasnya.
Nantinya, menurut Triawan, pusat ekonomi kreatif itu juga akan dilengkapi denagn hunian, sekolah dan property lain demi menunjang kehidupan masyarakat wilayah tersebut. Hal ini juga untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif pindah ke pusat yang ditentukan pemerintah tersebut.
"Misalnya ada seorang arsitek atau musisi yang mau tinggal di sana, tentu mereka kalau sudah ada anak, anaknya mau sekolah di mana. Hal-hal seperti itu dipadukan dengan pengembangan kota yang lengkap," jelas dia.
Koordinasi dengan pemerintah daerah pun juga tak boleh ketinggalan dan akan menjadi tantangan tersendiri agar jelas dasar hukumnya. Karena nantinya bagaimana pun, dalam satu tahun pertama dibutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah terkait Perpres Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025.
"Ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, sudah ada. Tinggal bagaimana mengkolaborasikannya," pungkas Triawan.
(rei)
Share 
