DREAMERS.ID - Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menilai program atau janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua menjabat sebagai Presiden berat untuk dilaksanakan. Salah satu yang dinilai sulit yaitu mengenai kartu prakerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Program-program untuk periode kedua ini agak berat karena membutuhkan antisipasi yang sistemik, misal kartu prakerja itu mesti didesain yang baik," tutur Ubedillah dilansir dari Okezone, Jumat (5/7/2019).
Menurutnya, jika program kartu prakerja dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diakukaan secara langsung. Sebab, apabila semua pengangguran diberikan kartu prakerja maka kerugian negara akan menjadi sangat besar. Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang matang sebelum program tersebut dilaksanakan.
"Mungkin tidak langsung sekarang, dua atau tiga tahun setelah anak-anak milenial ini memiliki asuransi pengangguran prakerja supaya negara tidak beban," ungkapnya.
"Yang sulit ini kan yang terjemahan seperti apa karena itu nanti membebani APBN, sekarang aja devisit APBN ini jadi devisitnya lumayan oleh karena itu seluruh janji kampanye itu tidak mudah dilaksanakan," tuturnya.
Baca juga: Super Junior Tutup Tur Konser SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime di Jakarta dengan Panggung Spektakuler
Jika dibandingkan dengam program Jokowi di periode pertama menurutnya tidak semua program yang dilaksanakan pada periode kedua ini memiliki hubungan satu sama lain."Yang paling berkesinambungan mungkin infrastruktur. Tapi ada problem yang tidak berkesinambungan yakni BPJS itu perlu diselesaikan bagaimana menyelesaikan masalah lima tahun lalu diselesaikan," ungkapnya.
Mengenai program kartu pintar itu masih saling berhubungan karena hal itu memang sudah lama ada bahkan sejak era presiden SBY. Hanya saja saat itu dinamakan bidik misi. Namun yang lebih penting menurutnya yang harus diselesaikan yakni persoalan SDM.
.jpg)
Image Source: INews
"Harus (SDM) (Periode) kemaren itu harus dievaluasi karena hanya infrastruktur terlalu ambisius. (tapi) resikonya kementerian tidak dapat peluang financial. Kalau sekarang orientasinya benar SDM perlu dikalkulasi berapa biaya yang diutamakan," paparnya.
"Misal dalam UU 1945 ada (dana) untuk pendidikan 20 persen, kalau itu dijalankan konsisten saya yakin SDM baik tapi kan tidak konsisten ya pemerintahan Jokowi, SBY dan 20 persen itu tidak hanya untuk kemendikbud hanya 12 persen jadi kalau mau konsisten apapun yang terjadi jalan terus, kalau akal-akalan lagi ya sama lagi nanti," tukasnya.
(Rie127)
Share 
