DREAMERS.ID - Sebanyak 222 orang sudah menjadi korban tewas dalam bencana tsunami yang menerjang wilayah pantai Selat Sunda, Banten pada Sabtu (22/12) kemarin. Sementara 28 orang masih dinyatakan hilang, BNPB mengatakan 843 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 21.27 WIB itu.
Namun hingga kini, para ahli belum dapat memastikan apakah bencana tersebut benar disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau. Karena termasuk tidak besar dan kejadian tersebut tergolong kategori langka.
“Letusan Gunung Anak Krakatau juga tidak besar. Tremor menerus namun tidak ada frekuensi tinggi yang mencurigakan. Tidak ada gempa yang memicu tsunami saat itu," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho via akun Twitternya.
Via IDN Times, ternyata ada beberapa program penanggulangan bencana yang dibangun pemerintah namun dikotori oleh tangan-tangan tak bertanggungjawab. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab banyaknya korban tsunami tersebut.
Baca juga: Update 48 Orang Tewas Akibat Gempa Potensi Tsunami Jeoang, Bagaimana Nasib WNI Di Sana?
Pemerintah menganggarkan Rp18 miliar dari APBN 2014 untuk pembangunan shelter tsunami di Labuan, Pandeglang, Banten. Dana tersebut dikelola oleh satuan kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan dimenangkan oleh PT Tidar Sejahtera.Sayangnya proyek tersebut tak menghasilkan ekspektasi awal dengan spesifikasi dan karenanya tidak bisa digunakan sebagai bangunan penyelamat dari gempa dan tsunami sehingga dinyatakan gagal konstruksi. Kerugian negara dari proyek ini mencapai Rp16 miliar lebih.
Direktur PT Tidar Sejahtera Takwin Ali Muchtar, Manajer PT Tidar Sejahtera WIyarso Joko Pranolo dan PPK Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Gunawan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan shelter tersebut. Majelis hakim pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Serang memvonis ketiga terdakwa 1,3 tahun penjara dan denda Rp50 juta pada 25 Juni 2018.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan alat pendeteksi tsunami (buoy) di beberapa wilayah perairan rusak, termasuk di perairan Selat Sunda. Bahkan alat pendeteksi tsunami di Selat Sunda sudah rusak dan hilang sejak 2007. Hingga saat ini, alat pendeteksi tsunami di perairan Selat Sunda belum dipasang kembali.
Diketahui pada 2006 BPPT mendapat tugas pembuatan buoy dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat hingga mendapat anggaran Rp 30-40 miliar. Namun usia buoy hanya berlangsung 5 tahun. Minimnya dana riset dan mahalnya ongkos pemeliharaan menjadi alasan BPPT tidak melanjutkan pembuatan buoy tsunami.
(rei)
Share 
