Pemerintah Rilis dan Berlakukan Peta NKRI Terbaru, Apa Bedanya?
DREAMERS.ID - Pemerintah melakukan pemutakhiran pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah melalui serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016. Pada Jumat (14/7), peta Indonesia terbaru itu resmi dirilis dan diberlakukan.
Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegroseno, menjelaskan ada beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam peta Indonesia yang baru.
"Yang pertama adalah batas dengan Palau. Di peta yang lama, batasnya masih melengkung karena ada dua pulau milik Palau. Di peta yang baru kan kami tutup, karena ini batas ZTE (Zona Tangkap Eksklusif) menjadi perairan Indonesia. Dan dua pulau kecil milik Palau yang masuk dalam wilayah Indonesia, Karang Helen dan Pulau Tobi kami kasih 12 nautical mile saja," ujar Arif.
Perbedaan kedua adalah batas antara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi. Bila sebelumnya ditandai dengan garis putus-putus, sekarang garisnya sudah menyatu. Hal ini disebabkan karena perjanjian ZTE antara Indonesia dengan Filipina sudah selesai, mengutip Kumparan.
Baca juga: Ada Wanita dan Satu Pendatang Baru, Ini Daftar Terbaru Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes
Pembaruan penamaan laut pun juga terjadi di zona baguan Utara Laut Natuna yang kini menjadi Laut Natuna Utara, sebelumnya adalah Laut Natuna yang hanya berada bagian dalam garis laut teritorial dan laut kepulauan saja. Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia memang belum ditetapkan, namun di Peta Indonesia ini, ZEE lebih maju menekan ke sisi Malaysia.
Garis batas yang jelas ini juga memudahkan petugas melakukan patroli di perbatasan. Hal detail seperti karang kecil yaitu South Ledge dan Pedra Branca pun menjadi lebih jelas. Pada peta lama, lingkaran itu kesannya menjadi milih Indonesia.
"Di peta yang baru di sini ada bulatan untuk mempertegas bahwa di sini ada karang yang sangat kecil yaitu South Ledge dan Pedra Branca. Pedra Branca itu milik Singapura sesuai keputusan Mahkamah. Sedangkan South Ledge itu masih dinegosiasikan antara Singapura dan Malaysia," kata Arif.
(rei/image: Kumparan)
Share 
