DREAMERS.ID - Anggaran ibukota yang begitu besar rawan untuk dipergunakan oleh oknum tak bertanggungjawab alias dikorupsi. Namun hal itu diantisipasi dengan berbagai cara oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, setelah sebelumnya dilaporkan memberi kunci atau password pada anggaran yang kini telah dilakukan secara elektronik.
Kini, sang petahana mengatakan jika e-budgeting tersebut sebenarnya tidak akan bisa dikorupsi kecuali ada restu dari kepala daerah, dalam hal ini tentu gubernur itu sendiri. Karena menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sistem elektronik yang kini diterapkan Pemprov sangat sulit ditembus, terutama untuk kegiatan penggelapan anggaran.
"Kalau kepalanya sudah lurus, bawahnya mana berani enggak lurus," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/4) melansir CNN. "Sistem e-budgeting itu jalan semua, kecuali gubernur yang melanggar atau dia menyuruh Bapedda langgar,"
Baca juga: Wacana Premium Dihapus Namun Sulit Karena Mafia Migas, Ahok Setuju!
Ahok melanjutkan, hubungan gubernur dan DPRD DKI juga menjadi andil besar dalam pelaksanaan penganggaran secara elektronik. Sistem penganggaran tersebut, diterapkan dengan tiga kata sandi. Cara ini diambil agar tak ada pejabat yang bisa mengubah anggaran tanpa diketahui pejabat lainnya."Tidak bisa ubah sembarangan, ada kuncinya, pokoknya yang diluar template itu udah tidak bisa mengajukan. Kami sudah ada template biar enggak ada anggaran yang enggak jelas," kata Ahok.
Sistem ini juga dikatakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifulah sudah bagus dan seharusnya tidak diubah lagi karena menutup potensi tindak pidana korupsi di Pemprov ibukota. Ia berharap gubernur baru nantinya tidak mengubah sistem ini.
Artikel lainnya:
Cegah Tindak Korupsi, Ahok Kunci APBD DKI Jakarta dengan Password
(rei)
Share 
