DREAMERS.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) 2017 mendatang. Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
"Sudah tuntas kajiannya dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir ketika ditemui di kantor Kemendikbud, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/11).
Menurut Muhadjir, kedepannya ujian akhir siswa sekolah akan didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi, sementara level SMP dan SD sederajatnya akan diurus oleh pemerintah kabupaten/kota.
"Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," kata Muhadjir.
Baca juga: Disamakan Seperti PNS, Guru Akan Bekerja 8 Jam Selama 5 Hari
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga mengungkapkan kalau kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan, rencana tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi."Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," lanjutnya seperti dikutip Detik.
Ujian Nasional akan kembali dilakukan jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sambil memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia. Pasalnya, pemetaan berdasarkan hasil UN telah menunjukkan ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional, sementara sisanya belum memenuhi standar tersebut.
Kemendikbud berencana membenahi sekitar 70 persen sekolah, agar bisa melampaui standar nasional secara bertahap beberapa aspek akan ditingkatkan saat pembenahan antara lain kualitas guru, proses bimbingan dan pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan lingkungan.
"Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," tutupnya.
(dits/Detik/Liputan6)
Share 
