DREAMERS.ID - Dalam konferensi pers darurat yang digelar pada Senin (10/6) di Shilla Hotel, Seoul, perwakilan Chen, Baekhyun dan Xiumin menyatakan bahwa mereka siap "berperang" melawan SM Entertainment terkait royalti.
EXO-CBX diwakili oleh Cha Ga Won selaku Presiden Perusahaan p_Arc serta pemegang sajam mayoritas dan CEO One Hundred (perusahaan induk INB100), CEO INB100 Kim Dong Joon, dan pengacara Lee Jae Hak.
Mereka menyerukan SM Entertainment karena melanggar perjanjian yang dibuat dengan EXO-CBX pada tahun lalu setelah perselisihan selama sebulan mengenai kontrak eksklusif mereka.
“Kami menyatakan perang penuh terhadap SM Entertainment yang telah membuat janji, bahwa mereka tidak dapat menepati dan melakukan apa yang dapat dianggap sebagai penipuan,” kata Cha Ga Won, mengutip Korea JoongAng Daily.
Menurut Cha Ga Won, SM Entertainment berjanji akan memastikan ketiga anggota EXO mendapat bayaran 5,5 persen jika mereka mendistribusikan musik mereka melalui Kakao, pemegang saham mayoritas SM Entertainment, di bawah agensi baru mereka.
Kesepakatan itu tidak disebutkan dalam kontrak tertulis namun “dijanjikan secara lisan oleh CEO SM Entertainment saat itu, Lee Sung Su,” menurut pengacara Lee Jae Hak.
“Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dipandang mengikat secara hukum oleh sistem hukum Korea,” ujarnya.
Lalu mengungkapkan, “Kami telah merekam file percakapan antara Lee Sung Su dan Cha Ga Won serta bukti lainnya. Jika SM Entertainment meminta bayaran 10 persen, maka mereka juga harus melaksanakan kesepakatan yang dijanjikan.”
Sebagai konteks, Chen, Baekhyun dan Xiumin mengakhiri kontrak eksklusif mereka bersama SM Entertainment pada bulan Juli lalu. Kemudian mereka memulai karir solo di bawah INB100, agensi yang didirikan Baekhyun.
Sementara aktivitas individu dikelola oleh INB100, mereka masih menandatangani kontrak dengan SM Entertainment sebagai anggota EXO. Ketiganya menggunakan nama panggung EXO serta EXO-CBX, dalam mempromosikan aktivitas mereka.
Baca juga: EXO-CBX Laporkan Eksekutif SM Entertainment ke Polisi
SM Entertainment menuntut biaya royalti sebesar 10 persen bagi para anggota yang menggunakan kekayaan intelektual (IP) SM Entertainment, seperti lisensi penamaan untuk EXO, EXO-CBX, dan konten lain yang dimiliki oleh SM Entertainment dengan imbalan biaya distribusi yang lebih rendah dari rata-rata.Pengacara Lee Jae Hak menuduh, “SM Entertainment tidak memenuhi tarif komisi 5,5 persen untuk album dan musik yang dijamin INB100 sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian.”
Dan menyatakan, “Mereka (SM Entertainment) terlibat dalam praktik tidak adil dengan menuntut 10 persen pendapatan artis yang dihasilkan dari aktivitas individu seperti perilisan album individu, konser, dan iklan.”
INB100 juga menuntut SM Entertainment untuk mengungkapkan secara lengkap perincian pendapatan EXO, mengulangi perselisihan tahun lalu di mana Chen, Baekhyun dan Xiumin meminta transparansi pendapatan.
Menurut pengacara Lee Jae Hak, SM Entertainment hanya mengizinkan para anggota untuk “datang ke kantor dan membaca file” alih-alih memberikan salinan milik mereka sendiri, yang merupakan pelanggaran hukum, namun para anggota memutuskan untuk tidak bertengkar “demi EXO dan penggemar EXO”.
“Dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang bahwa perusahaan hiburan wajib memberikan dokumen tersebut atas permintaan artis, bukan memaksa mereka datang dan hanya membaca dokumen tersebut,” ujarnya.
“Kami telah membuat kompromi saat itu, namun kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah kepura-puraan.”
INB100 mengirimkan surat keluhan resmi kepada SM Entertainment yang menuntut mereka menepati janji mengenai biaya 5,5 persen dan memberikan dokumen yang diminta kepada para anggota, namun agensi raksasa itu belum memberikan tanggapan selama lebih dari dua bulan.
"Perjanjian tersebut sudah tidak ada artinya lagi, sehingga kami akan membatalkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Juni [atas penyebab] penipuan atau mengakhirinya dengan alasan tidak memenuhi kewajiban."
"Kami juga akan mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana dan pengaduan ke Fair Trade Commision Korea mengenai proses penandatanganan perjanjian," telasnya.
(mth)